Komunikasi dan Massa

Komunikasi ada hakikatnya untuk mencari jawaban. Maka itu prinsip dasarnya selalu bertanya, yg paling umum adalah bertanya tenang nama-nama, kemudian kabar. Sesederhana itu.

Kemudian seiring pertumbuhan jumlah manusia dan perkembangan peradaban, kumunikasi juga berkembang. Semula dari pribadi ke pribadi, menjadi antar kelompok, hingga kemudian antar masyarakat. Maka menjelmalah komunikasi massa.

Komunikasi tak lagi verbal, tapi juga non verbal atau komunikasi simbol yang kemudian simbol-simbol ini menjelma menjadi abjad (baca: tulisan). Untuk menampung simbol atau tulisan tersebut, manusia menciptakan alat komunikasi massa.

Alat atau media yang dapat menghubungkan/menggadakan komunikasi dengan massa. Dari sinilah, media komunikasi dikembangkan.

Sebelum era manusia moderen, manusia nederthal telah menjadikan dinding gua sebagai medianya. Peninggalan prasejarah ini dibuktikan dengan ditemukannya lukisan di dinding gua Altamira, Spanyol.

Ketika era manusia nederthal berakhir, manusia moderen memimpin, media pun berkembang lebih baik. Komunikasi yang intinya bertukar simbol tadi, kian intens. Lukisan berubah menjadi hyroglif atau huruf sandi atau dikenal juga sebagai huruf paku.

Tulisan paku (cunei form) ini, menggunakan ± 350 tanda gambar dan setiap gambar merupakan satu suku kata. Huruf-huruf "paku", disebut demikian, karena dituliskan pada papan tanah liat yang digoresi/ditulisi menggunakan karang yang keras dan berujung tajam, mirip paku.

Hyroglif dan tulisan paku memang lazim ditemukan pada peradaban-peradaban kuno. Misalnya Mesir kuno, atau kerajaan-kerajaan Mesopotamia, di antaranya Sumeria, Assyiria, Akkadia, dan yang paling terkenal adalah Babylonia. Kerajaan-kerajaan ini terletak di antara dua aliran sungai yaitu sugai eufrat, dan sungai tigris. .

Peninggalan media di era ini yang paling terkenal adalah ketika raja Babilonia I, Hammurabi, memerintahkan menulis undang-undang yang dipahatkan di batu yang berisi : larangan main hakim sendiri, sehingga keamanan dan keadilan masyarakat dijunjung tinggi Hukum Perdata dan Pidana. Inilah undang-undang tertua di dunia, yang kemudian dikenal dengan Codex Hamurabi.

Namun Codex Hammurabi ini hanyalah memuat undang-undang yang "rasa" komunikasi massanya masih belum tampak. Hingga beribu tahun kemudian, para senator Romawi kuno membuat kebiasaan membuat catatan rapat dan yang tidak pernah dipublikasikan alias menjadi rahasia negara. Inilah Acta Senatus.

Namun di era Julius Caesar, tahun 59 SM, hasil rapat senator ini dipasang di tempat umum agar diketahui orang banyak. Papan-papan pengumuman itu selanjutnya disebut Acta Diurna. Acta Diurna diakui sebagai media massa (koran) generasi pertama di dunia.

Secara harfiah Acta Diurna berarti catatan harian. Karena saat itu belum dikenal teknologi cetak dan kertas, Acta Diurna ditulis dengan cara dipahat pada batu atau logam.

Melalui Acta Diurna atau disebut juga Acta Popidi atau Acta Publica, Romawi ingin menerapkan prinsip ketersediaan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik yang sekaligus menjadi penanda peradaban dunia berbasis teks.

Inilah proses pendokumentasian pertama dalam sejarah peradaban manusia. Pada perkembangannya Acta Diurna memuat tentang kabar kelahiran, pernikahan, kematian, pengadilan, dan merambah pada kabar harga barang juga promosi. Inilah cikal bakal ilmu dan jurnalistik di dunia, dan dari kata "diurna" inilah, kata "jurnal" akar dari "jurnalistik" berasal.

Zaman terus berlalu, akhirnya dari huruf sandi yang dilukis dan dipahat ini berganti dengan huruf yang ditulis: alfabet. Alfabet adalah sebuah sistem tulisan yang berdasarkan lambang fonem vokal dan konsonan.

Selain huruf, mediapun pun berkembang. Semula menggunakan dinding gua (dilukis), lalu papan tanah liat atau batu dan kayu (dipahat). Selanjutnya papirus, ada juga daun lontar hingga akhirnya kertas (ditulis). Aha! Koran pun muncul (dicetak).

Era satelit pun dimulai, media merambah menggunakan gelombang udara. Radio, disusul televisi dan kini era digital: internet meraja. Faboulus.

Dari uraian di atas, maka komunikasi massa, sama halnya dengan komunikasi dyadic, untuk memberi jawaban atas masalah-masalah yang ada. Jawaban ini hanya bisa digali dengan bertanya, tentang apa, kapan, dimana, mengapa, dan siapa.

Bertanya ini serasa sepele, namun sangat sulit dilakukan. Agar mendapatkan informasi atau jawaban yang dalam dan lengkap, diperlukan pertanyaan yang bagus dan tajam. Untuk itu si penanya harus punya wawasan dan memahami masalah. Semua ini memiliki metoda dan teknik tertentu.

Kinerja komunikasi massa umumnya selalu berdasar pada post factum (bertindak setelah terjadi). Alurnya seperti ini: semula ada peristiwa, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, muncul jawaban atau fakta-fakta baru.

Dalam jurnalistik, beragam fakta tersebut biasa disebut angle. Beragam angle ini kemudian dipilah dan dipilih dengan mempertimbangkan ketokohan, besar, dekat, pertama kali atau baru, human interest, dan dipertimbangkan misi/tujuan apa yang akan dibidik dari berita ini. Yang paling menarik dari semua pertimbangan itulah kemudian diangkat jadi judul.

Sekali lagi, fakta-fakta baru tadi ditelaah lagi, lalu muncul pertanyaan-pertanyan baru lalu dicarikan jawabannya. Begitu terus. Karena itu, jurnalis disebut orang yg mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi secara kontinyu.

Contohnya seperti ini. Belum lama ini geger kasus Idawati Pasaribu yang diduga membunuh bidan Nurmala Dewi Tinambunan, di Medan.

Pada hari Sabtu, 9 Maret 2013, Batam Pos memuat headline berjudul, Dua Tahun Diburu Idawati Pasaribu. Berton Sembunyi di Langkat.

Dalam berita tersebut banyak ditemukan fakta fakta baru tentang keberadaan Berton Silaban, orang yang disebut-sebut sebagai pemicu bidan Nurmala Dewi Tinambunan dihabisi orang suruhan Idawati Pasaribu.

Fakta tersebut adalah, pertama, sejak kabur dari Batam dan dilaporkan Idawati ke polisi, ternyata Berton disembunyikan L Tinambunan, ayah bidan Dewi di Besitang, Kabupaten Langkat.

Fakta kedua, Berton dibawa keluarga L Tinambunan ke Besitang, tepatnya ke kebun sawit milik keluarga L Tinambunan.

Fakta ketiga, Berton adalah anak dari tulang (paman) kandung Idawati. Sehingga karirnya di PT Marsada Jaya, perusahaan milik Idawati, cepat melejit. Idawati menghadiahinya jabatan Direktur Operasional di PT Masada Jaya. Berton dipercaya mengelola SPBU di Seiharapan.

Namun sekitar 2011 lalu, Berton menghilang. Selain membawa sejumlah uang perusahaan, Berton juga meninggalkan banyak beban tugas serta tanggung jawab selaku direktur operasional.

Banyak lagi fakta-fakta baru dalam kasus ini, dan setelah ditelaah, ternyata masih memunculkan lagi hal hal yang belum terjawab. Misalnya, keberadaan Berton masih belum jelas, ibu korban belum ada diminta keterangan terkait kasus ini.

Pertanyaan lain, belum ada keterangan dari Polresta Barelang terkait benar tidak ya laporan Idawati atas dugaan penggelapan Berton di perusahaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, tentu saja. ***

Wartawan dan Modus Anomali

Empat bocah ditemukan tewas dalam mobil, Kamis (28/2) lalu. Mereka adalah Maria Magdalena Yelson Fenge (6), Kosmas Ferson Farera (4), Wihelmus Rudi Farera (3), dan Aprillius Ama Mado (5), di dalam mobil Subaru BM 1306 XS.

Berita ini sontak mengemparkan, memancing analis dan spekulan mulai tingkat warung kopi hingga para ahli. Apakah mereka dibunuh atau terbunuh? Inilah yang masih jadi misteri.

Empat bocah ditemukan tewas dalam mobil, Kamis (28/2) lalu. Mereka adalah Maria Magdalena Yelson Fenge (6), Kosmas Ferson Farera (4), Wihelmus Rudi Farera (3), dan Aprillius Ama Mado (5), di dalam mobil Subaru BM 1306 XS.

Berita ini sontak mengemparkan, memancing analis dan spekulan mulai tingkat warung kopi hingga para ahli. Apakah mereka dibunuh atau terbunuh? Inilah yang masih jadi misteri.

Menyimpulkan memang mudah, namun untuk kasus seberat ini tentu tak bisa asal-asalan, harus berbasis bukti. Harus bisa dipilah mana fakta, realita dan asumsi.

Masalahnya, mencari bukti rasional itulah yang jadi masalah. Kadang, seperti yang disebut tadi, masyarakat kerap masih belum bisa membedakan mana fakta, realita dan asumsi. Semua ini harus menempuh proses berpikir yang panjang.

Sudah galibnya sebuah misteri atau peristiwa yang tidak diketahui penyebabnya, memiliki anomali atau kejanggalan. Kejanggalan ini muncul, bisa jadi karena peristiwanya masih baru, atau memang pola berpikir kita yang belum sampai ke sana, sehingga susah (atau malas?) untuk menganalisanya.

Padahal hakikatnya manusia sudah lahir dengan dibekali naluri alamiah sebagai peneliti, sebagaimana pakar pendidikan AS R Buckminster Fuller yang hidup tahun 1895 - 1983. Metode penelitian ini sudah biasa kita lakukan sejak masih anak-anak. Coba saja amati bayi yang masih merangkak. Lepas saja dia di ruang tamu, lalu perhatikan apa yang dilakukan.

Pertama mereka akan ”menyisir” ruangan tersebut, ini namanya observasi. Selanjutnya mereka akan menemukan benda. Bisa jadi itu tanah, bisa jadi mainan atau remah roti.

Spontan saja otaknya bekerja dan mencari tahu apa gerangan benda tersebut. Mulailah dia penelitian, caranya menganalisa data. Namanya juga bayi yang masih fase faal, analisa tersebut dilakukan dengan mulut. Mulailah dia memasukkan benda baru itu ke mulutnya.

Di sanalah dia mendapatkan hasil, apakah benda itu baik atau buruk bagi dirinya. Bila baik, dia akan sebarkan hasil hasil temuannya itu pada orang di sekitar, bila buruk biasanya akan dia buang. Begitulah kita terbentuk. Cuma seiring waktu, jiwa peneliti ini kadang tak terpupuk dengan baik.

Jangankan memandang misteri besar, semacam meninggalnya empat anak yang terjadi baru-baru ini di Batam, saat tiba-tiba melihat ban mobil kempes saja, pikiran kita akan langsung terfokus untuk mencari penyebabnya.

Kenapa tiba-tiba kempes? Lalu naluri kita membimbing untuk melakukan penelitian. Oh, ternyata tertusuk paku. Paku ini dari mana? Apakah tak sengaja tertebar di jalan, atau memang sengaja di sebar orang? Begitu terus.

Hingga kita mendapatkan kesimpulan akhir, apakah ingin melanjutkan mencari penyebab utamanya atau menutup saja kasus ini dengan mendatangi tambal ban.

Seperti saya urai di atas, ada beragam cara atau pendekatan ilmu untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Menurut filsafat ada empat kebenaran yaitu metafisika, etika, logic dan empirik yang masing-masing mempunyai pandangan khas yang berbeda tentang kebenaran.

Dalam dunia jurnalistik, metode seperti ini dikenal dengan sebutan investigasi. Secara umum, dari berbagai definisi yang ada, investigasi bisa diartikan sebagai upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran –atau bahkan kesalahan- sebuah fakta.

Melakukan kegiatan investigatif sebenarnya jauh dari sekedar mengumpulkan ribuan data atau temuan di lapangan, kemudian menyusun berbagai informasi yang berakhir dengan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. ”

Petunjak awal adalah sumber dari mana saja yang dapat memberikan keterangan tentang peristiwa itu, mempelajari kelemahan sistem dan internal control suatu objek, pengorganisasian data dengan mengklasifikasi dokumen yang diperoleh serta analisis kasus dengan melakukan pembandingan, pemeriksaan bukti tertulis, rekonsiliasi, penghitungan kembali, dll, untuk diperbandingkan dengan informasi dari sumber.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengungkap kasus anak yang tewas ini, bisa dengan membuat studi analisis atau kajian menggunakan pendekatan ilmiah. Misalnya dari olah tempat kejadian perkara, analisa psikologi (kebiasaan/peer group), analisa medis berdasar hasil visum atau koroner.

Namun Pendekatan ini biasanya jarang dilakukan karena rumit sehingga bikin malas. Yang sering dan gampang dilakukan dalam menganalisa misteri pembunuhan ini dengan berprasangka buruk, menuding ke sana-kemari, atau mengarang tentang teori konspirasi yang di luar nalar.

Hal ini juga, amat disayangkan, kerap menjangkiti wartawan. Mereka enggan menguji informasi yang datang. Misalnya dalam kasus tewasnya empat bocah ini, belum ada wartawan yang berupaya menyajikan liputan berdasar investigasinya. Mengapa? Bukankah wartawan itu investigator? Misalnya melakukan analisa lapangan kemudian membandingkan temuannya dengan para pakar atau hasil studi literasi.

Disayangkan bila mereka hanya mencari, mengumpulkan, megolah dan menyebarkan berita dari sumber yang selain kapasitasnya diragukan, juga menyimpulkan hanya berdasar asumsi, bukan fakta atau realita. Maka, jatuhlah si wartawan dan liputannya pada model jurnalis copy paste, jurnalisme klaim.

Berbicara tentang investigasi ini, contoh yang terbaik adalah bagaimana Bondan ”maknyus” Winarno meliput skandal emas Busang. Yang manarik adalah metode yang dipakai Bondan.

Dia menelusuri berbagai dokumen tentang pertambangan mineral dan cara-cara ”meracuni” mata bor dengan ”emas luar” sedemikian rupa sehingga dibuat kesimpulan ada cebakan emas yang luar biasa besarnya di bawah permukaan hutan Busang.

Intinya Bondan menganggap Michael de Guzman, geolog senior Bre-X, ”meracuni” sample hasil pemboran mereka dan melakukan kejahatan canggih untuk memperkaya diri mereka. Bondan secara mengejutkan juga memperkirakan bahwa de Guzman masih hidup, tidak mati bunuh diri seperti diberitakan.

Bondan melaporkan bahwa mayat yang ditemukan di tengah hutan Busang itu tidak memiliki gigi palsu di rahang atasnya seperti yang dimiliki de Guzman. Geolog Filipina ini juga mempunyai gaya hidup mewah, suka berfoya-foya, main perempuan, yang tidak cocok dengan tipe orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan bunuh diri.

Aneh juga bahwa de Gusman tidak duduk di samping pilot helikopter namun di belakang. Bondan mewawancarai dua orang dokter yang melakukan autopsi terhadap jasad tersebut serta seorang dari empat isteri de Guzman. Luar biasa. Benar-benar mak nyus! ***

Bermain

Maria Magdalena Yelson Fenge (6), Kosmas Ferson Farera (4), Wihelmus Rudi Farera (3), dan Aprillius Ama Mado (5), ditemukan tewas dalam mobil Subaru BM 1306 XS, Kamis (28/2) lalu.

Untuk mengungkap semua modus ini, tentunya kita serahkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan aparat dengan segala kecanggihan ilmu dan perngkat kerjanya itu.

Yang menarik kita amati adalah, sebenarnya kejadian anak yang tewas saat bermain bukan kali ini saja terjadi di Batam. Kasus ini terus berulang, cuma tempat kejadian perkaranya saja berbeda. Bila kali ini di dalam mobil rusak, sebelumnya terjadi di kolam yang tak terurus.

Hal ini kembali mengusik tanya kita tentang lemahnya pengawasan orang tua. Selain itu mengingatkan kita bahwa anak-anak kota tidak memiliki lingkungan yang ramah, gratis, dan aman untuk bermain. Tempat bermain penting untuk tumbuh kembang anak. Inilah yang harus diperhatikan pemerintah kota ini.

Mestinya pemerintah bersama masyarakt ikut mengupayakan tersedianya taman bermain murah yang dekat dengan pemukiman. Ini sebagai sarana penyeimbang akan maraknya komersialisasi lahan bermain yang marak di mall-mall.

Bagi kalangan berduit, mungkin itu tak masalah. Mereka bisa menyediakan dana mingguan untuk dihabiskan anaknya di meja Timezone dan semacamnya. Tapi bagi kalangan bawah, umumnya anak-anak ini akan dilepas begitu saja.

Anak-anak ini akhirnya mencari sendiri lahan permainannya, pertama di sekitar rumah kemudian ke jalan. Di jalanan mereka bergaul, di jalanan mereka tumbuh, di jalanan mereka berkembang, di jalanan mereka menjadi manusia, dan di jalanan mereka bekerja.

Apa yang terjadi? Lahirlah anak-anak jalanan yang keras. Anak-anak jalanan yang sebenarnya dilahirkan oleh ketidakbecusan pemerintah dalam memperhatikan rakyat kecil. ***

Pers di Malaysia

Kebebasan pers telah bergema di Indonesia, pascatumbangnya Orde Baru.

Kebebasan pers telah bergema di Indonesia, pascatumbangnya Orde Baru. Sejak saat itu tak ada lagi kita dengar adanya media yang di-bredel pemerintah karena beritanya terlalu tajam mengkritik penguasa rezim seperti yang dialami Majalah Tempo, bersama Detik, dan Editor pada 21 Juni 1994. Ketika itu, wartawan Tempo, Detik dan Editor cerai berai.

Seperti diketahui, pada 21 Juni 1994, Tempo, untuk kali kedua, dibredel bersama saudara tirinya: Editor dan majalah yang sedang berkembang: Detik. Penyebabnya karena Tempo memberitakan pembelian pesawat tempur eks Jerman Timur oleh BJ Habibie, sehingga membuat para pejabat militer meradang karena merasa otoritasnya dilangkahi.

Tapi, berita BJ Habibie yang dijadikan dasar membredel itu hanyalah alasan pembenaran. Alasan sebenarnya karena Presiden Soeharto yang notabene motor partai Golkar, diduga sudah tidak suka pada Tempo sejak majalah ini meliput kampanye partai Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta, tahun 1982 yang berakhir rusuh.

Akibat berita itu Departemen Penerangan melalui surat yang dikeluarkan oleh Ali Moertopo (Menteri Penerangan) membredel majalah ini tepat pada 12 April 1982, di usia yang ke-12 tahun. Alasannya, telah melanggar kode etik pers. Anehnya lagi, ide pembredelan itu sendiri datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang saat itu dipimpin oleh Harmoko, wartawan harian Pos Kota.

Itu sekadar flashback, sebagai pengingat betapa tak nyamannya bekerja di media, kala kebebasan berpendapat dilarang. Apalagi di era internet seperti saat ini, di mana manusia sudah sangat terbuka dalam mem-share informasi. Dan, masa lalu Indonesia itulah yang kembali saya rasakan saat ke Malaysia tahun lalu.

Di negara para raja ini, kebebasan berpendapat, khususnya kebebasan pers, memang belum seperti Indonesia saat ini. Pemerintah, dalam hal ini partai penguasa BN yang dikomandani UMNO (United Malays National Organisation/Organisasi Nasional Melayu Bersatu) sangat ketat mengontrol media, khususnya media massa utama baik cetak dan televisi. Maka jangan heran, yang mereka beritakan hanyalah kelebihan program pemerintah. Sedangkan kekurangannya disembunyikan.

BN adalah singkatan dari Barisan Nasional, sebagai pelanjut Parti Perikatan (Alliance) dan telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan tanpa terputus. Koalisi ini dibentuk pada 1973 yang terdiri dari 13 partai politik yang masing-masing mewakili masing-masing suku atau ras. Di antaranya ada MIC (India), MCA (China), dan UMNO (Melayu).

Oleh karana mayoritas populasi penduduk di Malaysia adalah Melayu, maka UMNO mempunyai hak untuk menjadi leader dalam Barisan Nasional. Jadi masuk akal bila kebanyakan menteri-menteri di malaysia saat ini adalah kader UMNO.

Namun, tak semua media tunduk pada UMNO. Di sana haluan media terbelah, pro UMNO (yang paling terkenal adalah Utusan), anti-UMNO dan ”non blok”. Kristalisasi haluan media tersebut kian tajam saat ini, mana kala Malaysia bersiap akan melangsungkan pemilihan umum.

Bak pepatah Inggris, ”Politics is the art of looking trouble...” Nah, apa jadinya bila media bersekutu dengan politik? Maka, perang kepentingan untuk meraih kekuasaan lewat headline dan rubrik, bermunculan. Mirip kondisi pers di Indonesia tahun 1965-an, kala media terbelah antara pro PKI dan anti-PKI. Antara kubu Pramodya Ananta Toer dan Hamka.

Partai di Malaysia yang paling banyak diserang media pro BN saat ini adalah Pakatan Rakyat. Sama halnya dengan BN, Pakatan Rakyat adalag aliansi dari beberapa partai oposisi besar yang memiliki visi dan misi yang sama, misalnya Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim, dan DAP, sebuah parti politik yang 90 persen anggotanya kaum Tionghoa pimpinan Lim Kit Siang, dan Partai Islam se Malaysia (PAS) pimpinan Abdul Hadi Awang.

Ada saja isu yang diangkat untuk menebar stigma negatif itu. Seperti baru-baru ini, media pro BN menyerang PAS dengan mengeluarkan headline berjudul ”Sikap PAS Lebih Teruk daripada Kafir”, yang diambil dari pernyataan Mufti Perak, Tan Sri Harun Sani. Ada juga headline yang berbunyi, ”Ulama Kelantan Sokong BN”.

Serangan-serangan media pro-Barisan nasional tersebut, umumnya meminjam mulut mufti (semacam majelis ulama) dan warga Melayu, dengan mengusung isu agama dan ras. Yang paling lazim dilontarkan adalah, bila BN tak memimpin, maka Malaysia akan jatuh ke tangan orang bukan Melayu dan Islam tak akan jadi agama resmi.

Tudingan ini langsung dibalas oleh media-media pembangkang, yang paling tenar adalah Harakah, Suara Keadilan, dan Selangor Kini. Ketiganya terbit tak hanya cetak, juga daring. Ketiga media itu memang selama ini rajin mengkritik pemerintah. Tentu saja mereka memiliki data yang sangat kuat. Bila tidak, mereka bisa diadukan ke depan hukum, bila kalah harus bayar denda.

Bagaimanapun juga media pembangkang ini menjadi rongrongan bagi BN, khususnya UMNO. Untuk itu, ada larangan tak tertulis bagi media tersebut agar tak beredar di ruang publik, mall atau supermarket ternama semacam 7 Eleven. Jadi wajar sangat susah ditemui. Selain oplahnya kecil, sirkulasinya hanya diperbolehkan di kios-kios kecil jauh dari keramaian.

Sedangkan media tengah, biasanya tak dimiliki partai pembangkang atau oposisi, juga bukan berhaluan ke UMNO. Mereka kadang juga melancarkan kritik pada pemerintah, meski caranya sangat halus dan terkesan ”mati gaya”.

Hal yang menarik saya temukan pada sebuah harian yang tampaknya ingin sekali memaparkan betapa bobroknya penegakan hukum di Malaysia. Namun apadaya, tak berani terang-terangan, karena khawatir dicap membangkang.

Saat itu pers Malaysia diramaikan kasus mantan Menteri Besar Selangor Khir Toyo, yang terbukti korupsi RM 700 juta dan hanya dihukum 1 tahun! Gilanya lagi sebagian uang yang dikorupsi tersebut, RM 45 juta, dipakai merenovasi rumahnya yang semewah istana.

Berita ini berhari-hari mengisi halaman utama, lengkap dengan foto dan info grafis-nya. Di tengah hangatnya kasus ini, ada seorang bapak miskin yang dihukum 3 tahun karena mencuri susu untuk anaknya. Alasannya tak punya uang.

Dua kasus kontras itulah yang diangkat bersamaan pada halaman utama. Tujuannya, secara tak langsung sebagai perbandingan, sehingga tanpa dituntun oleh lead atau headline, masyarakat akan bisa menilai sendiri betapa ketidak adilan itu.

Dan memang benar, dua berita itu menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Malaysia yang melek media itu. Mereka cerdas, tak mudahh dibohongi. Mereka tahu media-media utama di Malaysia ditekan, makanya mereka tak berharap banyak pada media mainstream, ”Semue cerita tipu,” katanya.

Lalu, ke mana mereka beralih bila ingin mendapat infomasi yang benar? Jawabnya; internet, baik blog, jejaring sosial maupun website media-media yang dikelola perorangan (bukan pers sebagai lembaga ekonomi). Yang paling sering diakses adalah website Malaysia Kini atau Berita Semasa. Beberapa berita Malaysia Kini kerap menyerang kebijakan pemerintah Malaysia dan membongkar kasus korupsi.

Misalnya mereka pertama kali mengungkap kasus mark-up pengaaan komputer untuk guru. Satu unit komputer dibandrol RM 1.000 padahal harganya cuma RM 100. Kasus ini bergulir, hingga kemudian membuat media berani ikut memberitakan. Polanya mirip skandal Halle Burton (proyek AS di Irak) yang pertamakali dibongkar oleh blogger AS.

Berita-berita di media tersebut kian menggelinding bak bola salju, karena juga di-share di facebook atau twitter. Dari sinilah interaksi terjadi. Komentar dan protes pun ditulis gamblang. Banyak lagi kasus kecurangan lain yang diungkap blogger dan situs Malaysia Kini. Lagi-lagi, UMNO kurang senang. Namun untuk memberangus media online, apalagi dengan pesatnya jejaring sosial saat ini, tentu tak mudah.

Akankah Malaysia akan berubah menjadi negara yang melindungi kebebasan pers? Akankah Arab Spring yang digerakkan oleh jejaring sosial itu bakal terjadi juga di Malaysia? Kita lihat saja nanti. ***

Blusukan

”Blusukan”

Akhir-akhir ini ”kalimat” tersebut kain nge-top, seiring popularitas Jokowi, Gubernur Jakarta, yang memiliki kebiasaan secara diam-diam meninjau warganya. Kata ”kalimat” kami kasih kutip, karena bila berdasarkan praktiknya, blusukan seorang pejabat bukan hal yang baru. Dari generasi-ke generasi pejabat memiliki gaya dan tradisi blusukannya sendiri.

Raja atau khalifah zaman dahulu juga banyak yang tradisi blusukan ke kampung-kampung miskin meninjau rakyatnya secara langsung. Di era pemerintahan moderen Indonesia, pemimpin terdahulu juga memiliki tradisi blusukan.

Soekarno misalnya, Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam pernah mengisahkan, blusukan atau incognito yang dilakukan presiden pertama RI ini terjadi dalam perjalanan Jakarta-Bogor. Di tengah jalan, tiba-tiba Soekarno memberhentikan rombongan, karena ingin buang air kecil.

Usai menunaikan hajatnya, rupanya penduduk di sana, spontan mengerubungi Soekarno karena kaget ada presiden. Merekapun terlibat perbincangan. Kisah lain ketika Soekarno mau membeli buah-buahan saat perjalanan ke Bogor. Dia turun langsung menawar mangga. Yang jualan terkejut, ada presiden.

Blusukan Soekarno ini terasa lebih natural, lebih spontanitas. Bahkan pernah mobil Soekarno mogok, dia kemudian dorong bersama pengawal-pengawalnya.

Beda lagi dengan Soeharto. Blusukan presiden ke dua RI ini lebih diatur, lebih formal. Misalnya sering tampil di acara kelompok pendengar pembaca dan pemirsa (Kelompencapir) bentukan Menteri Penerangan kala itu, Harmoko. Kadang juga sering turun langsung ke peternakan di Tapos, lalu diskusi dengan peternak.

Namun, tetap saja blusukan Soeharto ini telah dipersiapkan dengan matang. Pengamanan ketat, intel canggih, sehingga tidak mudah mendekatinya. Kalaupun rakyat bisa salaman itu sudah melalui perhitungan matang.

Hingga saat ini, blusukan kian tenar menyebar. Sampai-sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terkenal jaim itu, melakukan kunjungan mendadak alias blusukan ke kampung nelayan di Tangerang, Banten, Jumat (4/1) lalu. Namun dia menolak bila hal tersebut dibilang meniru Jokowi.

Sementara itu, pemimpin-pemimpin di daerah juga makin giat. Ini bagus. Namun, tetaplah kita harus menilainya dengan cerdas berdasarkan kinerja, tugas pokok dan fungsi, kepatutan dan kelayakan.

Jangan sampai blusukan tapi tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, pejabat yang ngurus pariwisata malah blusukan meninjau harga sembako. Ini tentu kurang pas.

Atau ada pejabat yang blusukan, namun tak berani memandang yang benar itu benar dan yang salah itu salah, saat hal tersebut berlawanan dengan kepentingannya. Misalnya, dia blusukan menangani masalah di luar kewenangannya, sementara masalah seabrek yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dia abaikan, hanya karena itu menyangkut proyek atau kepentingannya.

Kita dukung para pejabat yang rajin blusukan, ini baik, asal tujuannya untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menyelamatkan citranya. Karena keberadaan pemerintah itu bisa dirasakan ketika para pemimpinnya hadir saat rakyatnya mendapat kesulitan. ***

Pers dan Politik

Dari awal berdirinya, media massa di Indonesia tak lepas kaitannya dengan pusaran politik: sebagai alat perjuangan.

Sama halnya dengan kaum penjajah, Belanda dan Jepang, yang menjadikan media sebagai alat propaganda memperkuat hegemoni mereka di Indonesia.

Dari media propaganda penjajah inilah, anak bangsa mengenal jurnalistik. Sebut saja yang paling masyhur adalah Djamaluddin. pemuda Sumatera Barat ini sebenarnya menempuh pendidikan Dokter Hindia Belanda (STOVIA) Batavia, yang mendidik dokter bumiputra (inlandse artsen). Namun dia putus di tengah jalan karena tertarik pada ilmu jurnalistik.

Hingga akhirnya dia bertemu dengan Pemimpin Redaksi Tjaja Hindia Landjoemin Datoek Toemengung, yang menyarankan agar Djamaluddin memakai nom-de-plume atau nama samaran berbau Jawa agar karirnya cepat maju. Maka jadilah dia: Adinegoro.

Selanjutnya, Adinegoro yang namanya diabadikan pada piala karya jurnalistik ternama di Indonesia tersebut, pergi ke Hochschule fur Journalismus di Jerman dan dengan begitu dia adalah pionir wartawan Indonesia yang menuntut ilmu jurnalistik di universitas luar negeri.

Berlanjut pada masa kemerdekaan, pemerintah republik mendirikan media juga untuk melawan propaganda media penjajah ini. Dari media-media inilah, kemudian banyak mencetak wartawan-wartawan andal anak negeri.

Sebut saja misalnya, wartawan ekonomi senior Sanjoto, memulai kariernya sebagai wartawan majalah berbahasa belanda, Het Inzicht, yang diterbitkan kementerian Penerangan RI untuk men-counterpropaganda Belanda yang disuarakan lewat Het Uitzicht. Majalah itu dipimpin oleh Soejatmoko. Dalam Het Inzicht, Sanjoto banyak menulis soal-soal internasional.

Sementara itu, dari Sulawesi Selatan terbit Pedoman Rakyat, didirikan Henky Rondonuwu dari Partai kedaulatan Rakyat pada zaman NICA (Nederlandsch Indië Civil Administratie atau Netherlands-Indies Civil Administration atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda.

NICA adalah tentara sekutu yang bertugas mengontrol daerah Hindia Belanda setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada Perang Dunia II pada pertengahan 14 Agustus 1945. Daerah Hindia Belanda sekarang berada di negara Indonesia. NICA menumpang sekutu sewaktu datang ke Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Nah, sikap politik Pedoman ini pro-Republik. Hingga akhirnya Pedoman benar-benar dibredel oleh Jawatan Penerangan Pemerintah (RVD) NICA yang kala itu menguasai pemerintahan jakarta, tepatnya tanggal 31 Januari 1949.

Berlanjut di era Soekarno, tahun 1965-an lampau, persaingan ideologi (politik) media massa di Indonesia kembali memanas. ”Lawannya” kali ini adalah sesana anak negeri.

Benihnya bermula dari pertentangan di dunia sastra antara kelompok Islam yang diwakili Hamka dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat yang diwakili Pramudya Ananta Toer, sebagaimana ditulis dalam buku Suara di Balik Prahara: Berbagi Narasi tentang Tragedi 1965 .

Namanya sastrawan, tentu ”mainnya” di koran, melalui tulisan. Akibatnya koran-koran saat itu terbagi tiga poros: kiri, tengah, dan kanan. Soal haluannya, kiri itu Marxis, kanan: Islam, yang tengah tak jelas. Tapi cenderung kiri.

Misalnya ada Koran milik PKI, Harian Rakyat, dengan rubrik Bintang Timur-nya yang kekiri-kirian. Juga ada harian Merdeka dan Berita Indonesia.

Namun yang menarik di balik polarisasi ini adalah, kebebasan berpendapat sudah sangat terjaga dengan baik. Suatu hal yang kemudian sangat ditabukan di era Orde Baru yang muncul seiring runtuhnya rezim Soekarno.

Jadi tak heran bila wartawan selalu bersentuhan dengan dunia politik. Karena embrionaya dari sini. ”Wartawan politik” yang paling terkenal adalah Baharuddin Muhammad Diah, atau BM Diah.

Dalam buku Sang Pelopor: Tokoh-Tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa (Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia, #6) Rosihan Anwar menulis, Diah sudah menjadi redaktur luar negeri di Harian Asia Raya awal april 1943.

Koran ini berhenti terbit 7 September 1945. Namun tanggal 1 Oktober 1945 setelah percetakan belanda, De Unie, diambil alih dari Jepang dan dinyatakan sebagai ”hak milik republik”, maka terbitlah Harian Merdeka. Pemimpin Redaksinya adalah Diah yang kala itu baru berusia 28 tahun.

Di zaman apa yang disebut Soekarno sebagai ”era iberalisme” (1950), Diah kemudian berada di pihak Soekarno dan menentang AH Nasution dalam peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD (dijabat A.H. Nasution) dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana. Dalihnya melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.

Diah juga mendukung konsepsi presiden dan Nasakom. Ia menjadi dewan nasional. Karena sikap dan jasanya itu, Diah diangkat oleh Soekarno menjadi duta besar RI di Cekoslowakia, Hongaria, Inggris dan Thailand (1956-1965).

Saat menjadi Dubes di Bangkok, Diah kembali menunjukkan perannya ketika mengamati Presiden Soekarno makin terpuruk dalam cengkeraman PKI. Bersama Adam Malik, dia menghimpun wartawan antikomunis dalam suatu wadah yang dinamakan Badan Pembela Soekarnoisme (BPS).

Selanjutnya Diah lama menjabat sebagai Ketua Harian Dewan Pers (1974-1989). Diah mencatat wawancaranya dengan Michail Gorbachev, Sekjen Partai Komunis Uni Soviet, di Moskwa bulan Juli 1987 sebagai mahkota karier kewartawanannya. Saya pikir sebagai waertawan saya berhasil,” ujar Diah dalam biografinya.

Apakah Diah wartawan atau politikus? Kuncien W Pye, guru besar Amerika pada awal 196-an memberikan difinisi berikut, ”Wartawan dan komunikator profesional adalah men whu understand politics but are not of politics (orang yang mengerti politik, tapi bukan dari politik).

Dengan tolok ukur ini, maka serupa dengan adam malik, Diah lebih banyak politician ketimbang wartawan. sebagai politikus. Diah berjaya karena seperti dikatakan oleh Aristides Katoppo, ”Diah mengerti the nature of power (tabiat kekuasaan).

Bagaimana wajah pers (media dan wartawan) saat ini? Silakan dibandingkan. ***

Iklan & Media

Bukan rahasia lagi media massa saat ini telah menjadi lembaga eknomi yang erat kaitannya dengan industri dan mekanisme pasar. Mekanisme pasar artinya tak lepas dari aktivitas ekonomi atau bisnis yang erat kaitannya dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

Karena itu media massa saat ini berdiri pada dua kaki, satu kaki menjejak pada idealisme dan kaki lain pada industri. Idealisme ibarat hati untuk bisa merasa dan meraba, sedangkan industri ibarat jantung untuk menjaga agar hidup dan tumbuh.

Agar jantung tetap berdetak, tentunya harus ada darah yang dipompa ke penjuru tubuh. Darah di media massa ini adalah iklan. Bila iklan lancar maka pendapatan akan meningkat, mediapun akan sehat. Tapi bila iklan seret, media akan anemia. Apabila terus begitu, bisa berakibat fatal, pingsan atau bahkan mati.

Pers bisa berkembang seperti saat ini bila ditopang oleh iklan. Semakin banyak yang beriklan, maka akan semakin kuatlah perusahaan pers tersebut. Di tahun 2013 ini, kue iklan yang tersedia bakal mencapai Rp80 triliun!

Kue ini tak datang pada perusahaan pers atau media dengan sukarela, namun harus diperebutkan. Di antara yang berebut itu ada media elektronik (televisi dan radio), cetak (koran, tabloid dan majalah), serta online.

Untuk itu, media harus bersaing menyajikan konten baik format hiburan, edukasi dan informasi yang sangat menarik agar masyarakat tertarik. Semakin banyak yang tertarik lalu menonton atau membaca, maka ratingnya akan naik, tirasnya akan terdongkrak.

Dari sinilah pemasang iklan akan masuk. Karena semakin banyak media ditonton atau dibaca, akan semakin besar pula ”jualan” yang disampaikan pengiklan, diterima masyarakat. Sebaliknya, dari sinilah media menjaring rupiah sebesar-besarnya.

Di televisi misalnya, untuk acara ber-rating tinggi, harga iklannya dipatok sangat tinggi. Untuk iklan dengan durasi 15 hingga 30 detik saja, harganya sekitar 10 juta hingga 15 juta rupiah! Contohnya acara Termehek-mehek di Trans TV, yang harga iklannya mencapai Rp 5,5 juta per slot, dengan durasi 30 detik.

Memang harga ini tak seragam, tergantung "hukum ekonomi", semakin banyak dikonsumsi maka akan semakin mahal. Namun bila dikalkulasikan, rata-rata tarif iklan televisi terbagi dalam dua jenis, tarif murah berkisar 50 ribu hingga 350 ribu rupiah per spot (durasi 15-30 detik) dan tarif mahal berkisar 6 juta hingga 16 juta rupiah per spot (durasi 15-30 detik).

Demikian juga pada media cetak. Misalnya koran, harga iklan dibandrol per milimeter kolom. Sama halnya dengan televisi, di koran harga iklan-iklan di halaman utama, tentunya berbeda dengan di halaman yang kurang diminati. Demikian.

Tentang bagaimana iklan menopang hidup sebuah media ini dapat kita pelajari pada kasus penerbit majalah di New York yang diambang kebangkrutan. Di antaranya Readers Diggest Association dan enam perusahaan afiliasinya. Chief Executive Readers Digest, Bob Guth, menyebutkan, penyebabnya karena kurangnya iklan yang masuk.

Nasib yang sama juga didera time Warner Inc, yang bisnisnya meliputi televisi, film, dan percetakan. Saat ini, perusahaan media mingguan Time tersebut sedang membahas penjualan sebagian majalahnya kepada Meredith Corp, penerbit majalah Better Homes dan Gardens.

Setelah diteliti, langkah ini untuk mendukung rencana Time Warner untuk merombak beberapa divisi usaha yang performanya dinilai buruk, serta melindungi perusahaan dari penurunan dalam penjualan iklan.

Tahun lalu, pendapatan divisi iklan salah satu unit penerbit majalah terbesar di Amerika Serikat itu, turun 7 persen menjadi USD3,4 miliar, sedangkan laba usaha menurun 25 persen menjadi USD420 juta, karena iklan dan pendapatan langganan yang lebih rendah.

Kondisi itu akibat menjamurnya media digital yang menjadi saingan utama bisnis media cetak tersebut. Di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana internet kian mewabah, konsumsi media cetak kian rendah. Masyarakat kian beralih pada televisi dan media digital.

Apa yang terjadi di Amerika ini, mulai ada gejalanya menular ke Indonesia. Di kota-kota besar, di mana akses internet kian massive, masyarakatnya pun sudah tak terbiasa lagi mengkonsumsi informasi dari media cetak. mereka sudah beralih mengkonsumsi informasi dari televisi dan tablet, bahkan kebiasaan ini dimulai sedari balita. Akibatnya, konsumsi iklan media cetak menurun.

Riset AC-Nielsen, The Nielsen Indonesia, Advertising Information Services Nielsen, awal Mei 2011 lalu menyebut, belanja iklan di Indonesia pada kuartal I/2011 meningkat tumbuh 20 persen menjadi Rp15,6 triliun dibandingkan periode yang sama 2010 senilai Rp13,0 triliun.

Televisi menjadi media utama yang menjaring iklan terbanyak pada kuartal I/2011, dengan meraup 62% dari total belanja iklan, atau sekitar Rp9,672triliun. Artinya, belanja iklan di televisi mengalami peningkatan sebesar 21% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, surat kabar menjadi media kedua yang disasar industri untuk membelanjakan anggaran iklan mereka, dengan meraih 35% pangsa iklan atau sekitar Rp5,45 triliun dari total belanja iklan kuartal I/2011. Sedangkan majalah dan tabloid menjadi media yang meraih 3% pangsa pasar iklan atau sekitar Rp0,468 triliun.

Besarnya kue iklan yang harus direbut ini akan sangat prospektif sekaligus kompetitif bagi media, baik cetak, elektronik dan daring untuk terus berbenah dan tumbuh. Namun tetap harus diingat bahwa bisnis media adalah bisnis kepercayaan yang harus dirawat. Jangan sampai ditukar dengan iklan. ***