Hari Jumat, 17 Februari, lalu Menteri Energi Inggris Chris Huhne, mengundurkan diri dari jabatannya.
Alasannya, menteri senior ini tak nyaman karena tuduhan kejahatan yang ia lakukan bersama mantan istrinya, Vicky Pryce, hampir 10 tahun lalu, tepatnya tahun 2003. Chris Huhne menjadi orang ketiga dalam anggota kabinet Perdana Menteri David Cameron yang mengundurkan diri.
Lalu kejahatan apa yang telah dilakukan Chris? Ia dituduh memutarbalik keadilan dalam pelanggaran lalu lintas tahun 2003.
Keputusan mendadak ini sontak membuat pemerintah koalisi yang memerintah Inggris sejak tahun 2010 tersebut terguncang. Namun keputusan ini sudah bulat, Chris tetap saja mundur.
Beberapa waktu sebelumnya, Selasa, 27 September 2011, Menteri di Korea Selatan yang bertanggung jawab atas layanan energi, Choi Joong-kyung, juga mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Lee Myung-bak. Pasalnya, Choi merasa malu atas kasus mati lampu massal yang sempat meresahkan sebagian rakyat di negeri ginseng itu.
Kisah mundurnya menteri hingga perdana mentri atau presiden sekalipun di negara-negara maju, memang bukan hal yang aneh. Di sana, krediiblitas itu sangat dijunjung tinggi. Jabatan publik tak hanya dipandang dari sisi hukum, namun juga kepantasan. Sehingga bila sedikit saja ternoda, yang bersangkutan akan segera meletakkan jabatan.
Bagaimana dengan Indonesia? Dalam sejarah republik ini berdiri, belum pernah terjadi pejabat, baik itu menteri, anggota dewan hingga presiden mengundurkan diri atau dipecat sebagai bentuk pertanggung jawaban publik karena merasa gagal atau menodai tugasnya.
Tak usah menengok jauh ke belakang, akhir-akhir ini, betapa banyak pejabat, mulai ketua partai, anggota DPR, hingga menteri kita yang tersangkut masalah hukum mulai asusila hingga korupsi, namun alih-alih mengundurkan diri, malah sibuk bermanuver di balik azaz praduga tak bersalah.
Kita tentunya masih ingat akan kasus seorang anggota DPR yang ketahuan membuka situs porno saat sidang. Apakah dia mundur? Ternyata tidak. Padahal, di India, tiga menteri dari negara bagian selatan India, termasuk seorang yang membidangi perempuan dan perkembangan anak, mengundurkan diri hari Rabu (8/2), mereka dituduh menonton video porno di sidang majelis lokal.
Selain itu, lihat saja betapa tak tahu malunya komplotan anggota dewan yang merampok uang pajak kita Rp1,4 triliun dari proyek APBN Rp6,1 triliun. Orang-orang terduga korupsi ini, hingga saat ini masih senyam-senyum di televisi, bahkan gilanya masih bisa berkhotbah soal moral dan keadilan.
Ada juga anggota DPR RI tersangka korupsi ”Apel Washington”, bukannya mundur atau dipecat, malah tetap dipertahankan. Dia cuma dirotasi dari ”komisi basah” ke ”komisi kering”.
Semua hal inilah yang membuat rakyat kian antipati terhadap pemerintah. Desakan mundur pada pejabat yang bersangkutan tak digubris, dengan dalih menyerahkan masalah ini pada hukum.
Memang ada benarnya. Namun ingat, jabatan publik adalah masalah kridibilitas, kepantasan mestinya jadi pertimbangan besar. Bila merasa jabatannya ternoda, lebih baik mundur saja. Malu!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar